Dashboard Tren Peringkat Klaim BPJS Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2017-2023
Abstract
Klaim BPJS Kesehatan saat ini merupakan hal yang terpenting dalam suatu keberlangsungan asuransi kesehatan nasional. Asuransi kesehatan yang diberikan pemerintah melalui BPJS Kesehatan membiayai penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia. Namun, beban penyakit BPJS Kesehatan berbeda-beda tiap daerahnya. Daerah tersebut terbebani bukan hanya oleh masyarakat yang tinggal di daerahnya melainkan juga didapat berdasarkan rujukan dari daerah yang tidak memiliki fasilitas atau tenaga medis/ tenaga kesehatan yang dapat mengobati penyakitnya. Provinsi Bali merupakan provinsi dengan keberagaman penduduk yang kompleks, mempunyai kota yang tidak berisisan dengan provinsi lain. Sehingga rujukan lebih banyak internal provinsi tersebut, namun tidak menutup kemungkinan juga berasal dari luar provinsi Bali. Penelitian ini melihat peringkat atau ranking besaran klaim BPJS Kesehatan di Provinsi Bali pada Tahun 2017-2023 untuk mengetahui berdasarkan volume klaim dan biaya klaim BPJS. Penelitian ini menggunakan Tableau agar dapat melihat peringkat beban penyakit per kabupaten/ kota di Provinsi Bali untuk menjadikan ide penelitian tesis atau disertasi bahkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan guna menyehatkan masyarakat provinsi Bali.
Introduction
BPJS Kesehatan merupakan sistem asuransi kesehatan nasional yang dikelola oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Program ini memainkan peran penting dalam pembiayaan perawatan medis, termasuk pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan ke rumah sakit. Namun, distribusi beban penyakit dan klaim BPJS Kesehatan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa daerah memiliki jumlah klaim yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain, tergantung pada ketersediaan fasilitas kesehatan dan pola rujukan pasien.
Provinsi Bali merupakan wilayah dengan karakteristik unik dalam sistem rujukan BPJS Kesehatan. Sebagai daerah dengan populasi yang beragam dan memiliki fasilitas kesehatan yang relatif lebih lengkap, Bali menjadi pusat rujukan bagi pasien dari berbagai daerah, baik dari dalam maupun luar provinsi. Kota Denpasar, sebagai ibu kota provinsi, menjadi pusat utama layanan kesehatan dan mencatat jumlah klaim BPJS tertinggi di Bali. Fenomena ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan pembiayaan kesehatan, distribusi sumber daya medis, serta perencanaan kebijakan kesehatan yang lebih efektif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola klaim BPJS Kesehatan di Provinsi Bali selama periode 2017-2023. Dengan menggunakan data dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), penelitian ini mengevaluasi peringkat beban penyakit berdasarkan volume klaim dan biaya klaim di setiap kabupaten/kota di Bali. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih baik, mengoptimalkan alokasi sumber daya, serta meningkatkan efisiensi sistem BPJS Kesehatan di Provinsi Bali.
Methods
Penelitian ini menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2017-2023 dengan subset data Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL), diolah menggunakan Stata kemudian divisualisasikan menjadi Dashboard Tableau. Peneliti khusus memilih Provinsi Bali karena memiliki RS Vertikal dan RSUD yang melayani pasien dengan BPJS Kesehatan. Provinsi ini juga memiliki keberagaman beban penyakit di tiap daerahnya. Saya memilih menggunakan Tableau untuk visualisasi data karena Tableau adalah perangkat lunak business intelligence yang dirancang untuk analisis data interaktif dan visual.
Result
Klaim BPJS Kesehatan tahun 2017-2023 menyebutkan bahwa kota Denpasar merupakan kota dengan klaim peringkat satu diantara kabupaten di Provinsi Bali dengan biaya klaim sebesar Rp 132.732.726.241, peringkat kedua adalah kabupaten Badung dengan biaya klaim BPJS Rp 36.247.162.000, peringkat ketiga adalah kabupaten Gianyar dengan klaim Rp 22.229.765.300. Volume klaim terbesar adalah Kota Denpasar dengan INACBGs Q Ambulatory Groups-Episodic sebesar 2.821.101 kasus, diikuti N Nephro-urinary System Groups sebanyak 1.782.962 kasus. Menilik kasus yang paling besar jumlah biaya klaim BPJS Kesehatan pada Kota Denpasar adalah kasus J Respiratory system Groups sebesar Rp 26.629.176.152, jika di breakdown menjadi pertahun maka terjadi fluktuatif namun tidak signifikan pada setiap tahunnya, tetapi tetap menjadi peringkat 1 biaya klaim pada tahun 2017-2023. Tahun 2017 Rp 3.489.201.900, Tahun 2018 Rp 3.634.349.152, Tahun 2019 Rp 4.406.002.400, Tahun 2020 Rp 4.205.486.000, Tahun 2021 Rp 2.955.446.600, Tahun 2022 Rp 3.954.964.900, Tahun 2023 Rp 3.983.725.200.
Peringkat kedua biaya klaim tertinggi BPJS Kesehatan pada tahun 2017-2023 di Kota Denpasar adalah klaim O Deliveries Groups atau kelahiran sebesar Rp 14.908.245.000. Klaim kelahiran BPJS Kesehatan mengalami peningkatan signifikan per tahun dengan perincian tahun 2017 Rp 845.128.700, tahun 2018 Rp 1.911.848.100, tahun 2019 Rp 2.410.740.500, tahun 2020 Rp 2.313.423.800, tahun 2021 Rp 2.605.826.700, tahun 2022 Rp 2.245.547.100, tahun 2023 Rp 2.575.730.100. Jika menilik jumlah kasusnya, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut tahun 2017 sebanyak 13.599 kasus, tahun 2018 sebanyak 23.910, tahun 2019 sebanyak 28.839, tahun 2020 sebanyak 30.667 kasus, tahun 2021 sebanyak 29.922 kasus, tahun 2022 sebanyak 18.350 kasus, tahun 2023 sebanyak 52.770 kasus. Peringkat ketiga biaya klaim tertinggi BPJS Kesehatan pada tahun 2017-2023 di Kota Denpasar adalah klaim M Musculoskeletal system & connective tissue Groups sebesar Rp 11.750.847.829.
Discussion
Penelitian ini mengungkapkan bahwa Kota Denpasar memiliki klaim BPJS Kesehatan tertinggi di Provinsi Bali pada tahun 2017–2023, baik dari segi volume maupun biaya klaim. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh peran Denpasar sebagai pusat rujukan layanan kesehatan di Bali, sehingga menanggung beban klaim yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten lain. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulana et al. (2022) yang menunjukkan bahwa cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia cenderung lebih banyak dimanfaatkan di wilayah dengan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dibandingkan daerah terpencil (Maulana et al., 2022).
Tingginya klaim di Denpasar terutama berasal dari kasus penyakit sistem pernapasan, yang secara konsisten mendominasi biaya klaim setiap tahun. Hal ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa penyakit pernapasan, terutama yang disebabkan oleh polusi udara dan infeksi saluran pernapasan, merupakan beban utama dalam sistem kesehatan nasional (Supriadi & Putri, 2022). Selain itu, tingginya klaim terkait persalinan di Denpasar menunjukkan tingginya angka kelahiran yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan, sebagaimana ditemukan dalam studi Adani et al. (2021) yang meneliti pola pemanfaatan fasilitas kesehatan dalam skema JKN untuk perawatan ibu dan anak (Adani et al., 2021).
Kabupaten Badung, yang menempati peringkat kedua dalam klaim BPJS Kesehatan, memiliki beban klaim terbesar dari penyakit kardiovaskular. Ini menunjukkan bahwa penyakit jantung menjadi masalah kesehatan utama di wilayah tersebut, sebagaimana yang juga terlihat dalam penelitian Pattnaik et al. (2020) yang menemukan bahwa biaya perawatan penyakit kardiovaskular dalam skema JKN mengalami kenaikan signifikan akibat peningkatan prevalensi penyakit ini (Pattnaik et al., 2020). Biaya klaim untuk penyakit kardiovaskular terus meningkat, yang dapat berkontribusi pada potensi defisit dana BPJS Kesehatan jika tidak dikelola dengan baik (Maulana & Pattnaik, 2022).
Secara nasional, klaim BPJS Kesehatan menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Studi Adani & Maulana (2020) menunjukkan bahwa meskipun terdapat surplus dana BPJS pada tahun 2021, ada potensi defisit pada tahun-tahun berikutnya jika tidak ada penyesuaian kebijakan (Adani & Maulana, 2020). Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan efisiensi sistem klaim dan penerapan skema pembagian biaya, seperti yang dikemukakan dalam studi Pattnaik & Adani (2021) yang menyoroti perlunya reformasi pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan skema JKN (Pattnaik & Adani, 2021).
Dari perspektif kebijakan, temuan ini dapat menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah daerah Bali untuk mengoptimalkan distribusi fasilitas kesehatan agar beban klaim lebih merata. Studi Maulana et al. (2021) menekankan pentingnya kesetaraan dalam pemanfaatan layanan kesehatan di bawah skema JKN untuk memastikan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat (Maulana et al., 2021). Selain itu, penguatan program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan dapat membantu menurunkan biaya klaim di masa depan, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Pattnaik et al. (2019) yang menyoroti pentingnya intervensi preventif untuk mengurangi beban penyakit yang berkontribusi terhadap klaim BPJS Kesehatan (Pattnaik et al., 2019).
Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat bukti bahwa tantangan utama dalam sistem BPJS Kesehatan adalah pengelolaan klaim yang berkelanjutan, distribusi fasilitas kesehatan yang merata, dan implementasi kebijakan yang mendukung efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan.
References
Posting Komentar